FORUM KONSULTASI PULBIK RANWAL RKPD KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

Selasa (30/01) Sekretaris Daerah, Drs. Edi Busti, M.Si membuka secara langsung Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 di Aula Lantai II Bappeda Kabupaten Agam. Acara ini dihadiri secarang langsung Asisten, Kepala OPD Se-Kabupaten Agam, Instansi Vertikal, LKAAM, Bundo Kanduang, PKK, P2TP2A, Organisasi Profesi dan kemasyarakatan serta juga dihadiri secara virtual oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan Walinagari se-Kabupaten Agam.

Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian dari tahapan penyusunan RKPD, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 80 ayat 1 PMDN Nomor 86 Tahun 2017: “Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 79 dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan”. 

Sekretaris Daerah dalam kesempatan ini mengatakan bahwaa data capaian pembangunan Kabupaten Agam dalam beberapa tahun terakhir, secara umum pencapaian pembangunan kita bergerak positif dan mengarah ke kondisi yang lebih baik. Namun, permasalahan pembangunan ke depan akan semakin komplek dan tantangan akan semakin berat.

Dalam paparan Kepala Bappeda Kabupaten Agam, Rahmad Lasmono, S.Sos. M.Ap menyampaikan beberapa Evaluasi Kinerja Indikator Makro Daerah. “Tahun 2022 terjadi penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Kab. Agam. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan berdampak signifikan terhadap uapaya penanggulangan angka kemiskinan. Capaian Tahun 2022 adalah 6,22%, namun masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 5.74%. Sedangkan pada Tahun 2023, penurunan angka kemiskinan ditargetkan pada angka 5.80%. Disamping itu, Tingkat pengguran terbuka di Kabupaten Agam pada tahun 2023 adalah sebesar 4.96 persen. artinya terdapat 4.96 % penduduk yang aktif di pasar kerja yang tidak terserap lapangan kerja yang ada. Capaian ini masih jauah dari target yang ditetapkan yaitu 4.15% dan lebih penurunan dari capaian tahun 2022 yang sudah mencapai 4,93%” ujar Kepala Bappeda

Kebijakan dan upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi isu dan dinamika pembangunan Kabupaten Agam pada Tahun 2025 yakni sebagai berikut :

1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Penguatan Reformasi Birokrasi melalui Implementasi SAKIP dan Peningkatan Kapasitas Tatakelola Pemerintahan Nagari;
2. Penguatan Sektor Pertanian untuk mendorong daya ungkit ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Usaha Pertanian untuk Memperkuat Ketahanan Pangan;
3. Mendorong sektor Pariwisata sebagai penggerak perekonomian melalui peningkatan Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas;
4. Optimalisasi Pertumbuhan Usaha Mikro melalui Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Usaha Mikro serta Kolaborasi antar Sektor;
5. Peningkatan Ketahanan Kebencanaan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur;
6. Mendorong Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter serta Peningkatan Pelayanan Dasar.
7. Penguatan Gerakan Nagari Madani sebagai Revitalisasi ABS-SBK melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Perantau

Pemapar selanjutnya Kepala BPS Kabupaten Agam lebih lanjut menyampaikan Perekonomian Kabupaten Agam Tahun 2022 tumbuh sebesar 4,21 persen. Ekonomi Kabupaten Agam di Tahun 2022 mengalami percepatan menjadi 4,21 persen, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,7 persen. Lima Sektor yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Tahun 2022 yaitu Penyediaan Akomodasi, Makan dan minum sebesar 16,86 persen, diikuti Jasa lainnya sebesar 10,73 persen dan kategori informasi dan komunikasi sebesar 7,67 persen.