Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Pengertian Pengeluaran per Kapita, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga pada periode tententu.

Data BPS Sumatera Barat jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 335.210 orang atau 5,92%. Prosentase penduduk miskin yang tinggi adalah Kabupaten Kepulauamn Mentawai sebesar 13,97%, selanjutnya Kabupaten Solok sebesar 7,12 dan di susul Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan Kabupaten Agam berada pada posisi nomor 9 yaitu sebesar 6,22% di atas rata-rata provinsi Sumatera Barat.

Berikut tergambar Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Kota di Sumatera Barat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Kota di Sumatera Barat

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Kota di Sumatera Barat

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Agam pada periode 2018-2022 menunjukkan angka yang berfluktuatif. Penduduk miskin di Kabupaten Agam pada tahun 2018 sebanyak 6,76 persen, sedangka Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 6,75 persen. Namun Tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 6,85 persen peningkatan tersebut dampak Penurunan aktivitas ekonomi akibat Covid-19. Hal ini bisa disebabkan karena banyak penduduk yang kembali ke daerah asal akibat adanya pengurangan tenaga kerja di tempat kerjanya di daerah lain. Tahun 2022 persentase penduduk miskin terjadi penurunan menjadi sebesar 6,22 persen hal ini menandai telah pulihnya aktivitas ekonomi pasca covid-19.

Selanjutnya pada level provinsi persentase penduduk miskin di Sumatera Barat selama 2018-2022 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2018sebesar 6,65 persen, Tahun 2019 sebesar 6,42 dan Tahun 2020 sebesar 6,28 sedangkan tahun 2021 terjadi peningkat menjadi 6,63, sedangkan Tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 5,92. Peningkatan pada Tahun 2021 hal ini sama halnya dengan Kabupaten Agamakibat covid-19.

Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Agam dengan Provinsi Sumatera Barat tergambar Grafik Berikut:

Tabel 3. Trend persentase penduduk miskin Kabupaten Agam masih berada di atas Provinsi Sumatera Barat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Agam tahun 2021 sebesar Rp.1.086.869,- dengan kontribusi pengeluaran makanan sebesar Rp.604.055,- dan non makanan sebesar Rp.482.814,-.

Tabel 4. Presentase penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan di Kabupaten Agam Tahun 2021

Pada Tabel tersebut golongan pengeluaran penduduk perbulan diatas Rp.1.000.000,- sebanyak 44,37%, antara Rp.1.000.000 - Rp.500.000 sebanyak 48,47% dan dibawah Rp.500.000,- sebesar 7,16%.

Tabel 5. Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 s.d Tahun 2022.

Dari tabel diatas pada Tahun 2022 terlihat bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki indek Kedalaman Kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat disusul Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan Kapupaten Agam berada pada posisi nomor 9 dengan indek Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,7.

Tabel 6. Trend perkembangan indek Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Agam Tahun 2018 s.d 2022

Pada grafik indek kedalaman kemiskinan Kabupaten Agam Tahun 2018 s.d 2022 fluktuatif dan cenderung menurun. Pada Tahun 2018 sebesar 1,04 selanjutnya tahun 2019 sampai Tahun 2020 cendrung turun masing 0,82 dan 0,79 kemudian Tahun 2021 meningkat lagi menjadi 0,98 akibat covid 19 dan Tahun 2022 turun menjadi 0,7. Menurunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran penduduk miskin memiliki tren atau cendeurung mendekati garis kemiskinan. Hal ini berarti kondisi bahwa kondisi perekonomian penduduk miskin mengalami peningkatan atau berada dalam kondisi yang semakin membaik dari tahun ke tahun.Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat indek kedalaman kemiskinan Kabupaten Agam berada dibawah dan cenderung menurun.

Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.emakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 7. perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2018 s.d 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki indek tertinggi sebesar 0,36 disusul Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar 0,26 kemudian Kabupaten  Sijunjung sebesar 0,25. Daerah yang rendah Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Payakumbuh sebesar 0,07. Sedangkan Kabupaten Agam memiliki  Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,12.

Tabel 8. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat tergambar

Pada grafik indek keparahan kemiskinan Kabupaten Agam Tahun 2018 s.d 2022 fluktuatif dan cenderung menurun. Pada Tahun 2018 sebesar 0,31 kemudian pada Tahun 2019 turun senigfikan menjadi 0,13 dan Tahun 2020 sampai Tahun 2021 naik masing-masing 0,17 dan 0,23. Tahun 2022 terjadi penurunan yang berarti yaitu menjadi 0,12. menunjukkan bahwa penduduk miskin telah mampu memperbaiki kondisi perekonomiannya serta ketimpangannya tidak terlalu melebar, artinya kesenjangan ekonomi penduduk miskin semakin mengecil

Usaha Pemerintah dalam Menangani Kemiskinan

Pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai bentuk dan jenis kebijakan bantuan sosial dalam upaya menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH),
• Bantuan Sosial Tunai,
• Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)
• Kartu prakerja,
• Kartu sembako, dan
• Subsidi listrik.

Pemerintah daerah melakukan sebagai berikut;

• mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dengan memfasilitasi terlaksananya program bantuan sosial dalam upaya menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi.
• Program unggulan daerah diarahkan untuk upaya mengurangi kemiskinan