Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah hal wajib dilaksanakan  oleh pemerintah. Dimana belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Hal ini yang menjadi dasar terberbentuknya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar  Pelayanan Minimal (SPM).

Aturan teknis pelaksanaan SPM, selanjutnya diatur lagi oleh peraturan kementerian/lembaga terkait. SPM diterapkan dalam 6 pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Trantibumlinmas serta Urusan Sosial. Ke enam urusan menjadi  prioritas utama yang harus dipenuhi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Persentase Realisasi Capaian SPM Tahun 2022

Berdasarkan Aplikasi SPM, Aksi Bangda pada tanggal 16 Januari 2023, diketahui capaian kinerja SPM Kabupaten Agam Tahun 2022 sudah di angka 92,50% dari 29 Indikator Permendagri 59 yang bersumber dari proses input oleh OPD dan Bagian Tata pemerintahan. Hasil ini meningkat dari capaian Tahun 2021 yaitu 89,83%. Sedangkan capaian SPM Sumatera Barat  Tahun 2022 adalah 99.0%. sehingga Kabupaten Agam berada pada  posisi 10, dengan total anggaran SPM adalah Rp. 143.775.180.850, Capaian dengan angka 92,50% tersebut masuk kepada kategori Tuntas Utama. Kategori Tuntas Utama adalah dengan nilai 90-99.

Persentase Realisasi Capaian SPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Tingginya capaian SPM Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 dikarenakan adanya keseriusan Pemerintah Kabupaten Agam dalam memprioritaskan kinerja dan anggaran belanja untuk penerapkan SPM, disamping terjadinya peningkatan pemahaman SDM aparatur terkait Permendagri 59 ini. Capaian kinerja SPM Tahun 2022 per urusan adalah Urusan Pendidikan 98%, Urusan Kesehatan 62%,  Urusan Pekerjaan Umum 100%, Urusan Perumahan Rakyat 100%, Urusan TRANTIBUMLINMAS 97% dan Urusan Sosial 98%. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan capaian tertinggi yaitu 100%. Capaian paling rendah adalah Urusan Kesehatan yaitu 62%. Rendahnya capaian ini dikarenakan tidak lengkapnya data yang di-inputkan dalam  pelaporan pada website Aksi Bangda. Tidak lengkapnya data tersebut juga disebabkan belum sesuainya metodologi terkait sasaran serta belum  ditetapkannya sasaran penerima layanan sesuai Kepmenkes  HK.01.07/Menkes/5675/202